PERHUTANI KAJI TAWARAN CHINA

SUMBER:

Media: Bisnis Indonesia

hari/ Tanggal: 18-1-2010

Halaman: 18

Kolom:1-2

Oleh: Erwin Tambunan

JAKARTA: Perum Pehutani masih mempertimbangkan tawaran pengusaha China bekerja sama membangun pabrik pengolahan derivatif gondorukem dan terpentin yang akan memeperoleh pendapatan Rp.800 miliar pertahun.

"Kita masih mempertimbangkan keinginan bekerjasama dengan perusahaan swasta dari China membangun pabrik derivatif gondorukem tersebut,"kata Direktur Utama Perum Perhutani Upik Rosalina Wasrin kepada Bisnis pekan lalu.

Produk derivatif gondorukem dan terpentin menghasilkan bahan baku cat, bahan baku tinta dan sebagian lagi diolah menjadi bahan baku untuk makanan, minuman dan bahkan produk itu sering dipergunakan perusahaan besar yang bergerak di industri kosmetik berskala internasional.

Pabrik ini merupakan satu-satunya industri yang mampu mengolah gondorukem dan terpentin menjadi bahan baku makan.

Tawaran kerjasama dari perusahaan China itu, katanya disampaikan dalam kegiatan pemeran di negara tersebut yang mana Perum Perhutani turut sebagai pesertanya. "Nama perusahaannya belum bisa disebutkan sekarang karena masih belum ada kepastian untuk menerima tawaran tersebut."

Perusahaan itu menawarkan pabrik yang berkapasitas dua kali kapasitas pabrik yang akan dibangun Perum Perhutani.

"Padahal kita hanya ingin membangun pabrik pengolahan derivatif gondorukem berkapasitas 10.000 ton yang membutuhkan Rp.120 miliar saja.

Upik menjelaskan perusahaannya masih mengupayakan dana pinjaman untuk membangun pabrik tesebut dengan memanfaatkan jasa perbankan nasional.

Dia berharap parbankan mempercayai Perhutani untuk membangun pabrik derivatif gondorukem tersebut.

Upik optimis neraca pembukuan perusahaannya dapat meyakinkan perbankan untuk menggelontorkan dana pinjaman pengembangan perusahaan negara dibidang kehutanan tersebut.

Read More

Karamantel Baru

Tahukah kalian setelah penungguan selama 11 tahun akhirnya Napallima mendapatkan karamantel baru sepanjang 50 Meter, sekarang tinggal carabiner dan kawan kawannya untuk di beli, silahkan untuk para anggota untuk menyumbang.

Read More

Status Quo Konsesi PT RAPP Bisa Menyebabkan Illegal Logging

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Pekanbaru - Status qua konsesi izin Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di kawasan gambut berpotensi terjadi illegal logging. Diperkirakan kerugian negara bisa mencapai Rp 100 miliar lebih.

Hal itu terungkap dalam dalam diskusi lingkungan yang diselenggarakan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) di Pekanbaru, Sabtu (28/11/2009). Diskusi lingkungan ini, dihadiri sejumlah aktivis lingkungan, Walhi, Greenpeace dan pakar lingkungan Prof Adnan Kasir dari Universitas Riau (UNRI).

Menurut Direktur Jikalahari, Susanto, Menhut Zulkifli Hasan telah menyetujui pencabutan sementara izin HTI PT RAPP seluas 115 ribu hektar. Namun persetujuan baru bentuk lisan tanpa ada SK penetapan.

"Selama staus qua ini, PT RAPP tetap melakukan perambahan hutan di kawasan gambut Semenanjung Kampar. Diperkirakan sejak izin dikeluarkan oleh Menhut MS Kaban pada 12 Juni 2009 lalu, sudah ada 1000 hektar lahan gambut gunduli pihak perusahaan," kata Susanto.

Juru Bicara Greenpeace Wilayah Asia Tenggara, Bustar Maitar dalam kesempatan yang sama menyebut, dengan belum di tekennya SK pencabutan izin tersebut, hal itu berpotensi merugikan negara dari segi tegakan kayu alam. Dalam hitungan tiga bulan pasca diberikan izin oelh MS Kaban, dengan 30 alat berat yang bekerja di lokasi tersebut.

Estimasi angka kerugian negara dihitung dari harga kayu, dana reboisasi (DR) serta dana Propisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Di lokasi tersebut, diperkirakan minimal terdapat 77 meter kubik kayu per hektarnya. Dengan 1.000 hektar hal itu menghasilkan 77000 meter kubik.Harga kayu log minimal Rp800 ribu/meter kubik.

Pajak DR untuk jenis kayu log (besar) yang dikenakan pemerintah sebesar 12 dollar / meter kubik. Sedangkan PSDH harganya 38 ribu/meter kubik. Bila ditotal seluruhnya hanya dengan hitungan kasar, negara sudah kehilangan dana lebih sekitar 73 miliar dari pajak jenis kayu log.

"Ini belum kita hutungan pajak dari jenis kayu baban baku serpih (BBS) yakni yang dihitungan kayu-kayu kecil di lokasi itu. Bila dihitunng dengan BBS, maka angkanya bisa bertambah minimal 40 persen dari hitungan tegakan kayu log. Jadi totalnya pajak kayu log dengan BBS dalam 1000 hektar berpotensi merugikan negara lebih dari Rp100 miliar," kata Bustar Maitar.

Sedangkan pakar lingkungan Prof Anan Kasir dari Universitas Riau, hal ini belum dihitung dari kerusakan ekositem di mana pembabatan itu berpotensi melepas emisi carbon jutaan ton setiap hektarnya.

"Untuk memulihkan kembali lahan tersebut sebagaimana kondisi awalnya, minimal membutuhkan waktu 7 regenerasi. Jadi ditinjau dari segi kerusakan lingkungan, tentulah sangat sulit dapat kembali seperti semula," kata Adnan.

Karena itu pencinta lingkungan ini, berharap, agar menhut Zulkifli Hasan segera mengeluarkan SK pencabutan untuk selamanya atas perluasan izin HTI PT RAPP itu. Dari izin yang ada, 56 ribu hektar konsesi PT RAPP berada di lahan gambut yang paling banyak menyimpan emisi carbon.

"Jangan biarkan lahan tersebut status qua, karena selama status qua berlangsung, PT RAPP masih terus melakukan pembabatan hutan alam di lokasi itu. Sebelumnya kerugian semakin membesar, pemerintah pusat harus segara mencabut izin perluasan HTI," kata Adnan Kasri.
(cha/djo)

Read More

perubahan Domain

Saat ini kami merubah nama domain dari napallima.blogspot.com memforward ke http://www.napallima.net.tc

Read More

Dua Rumah Rusak Dihajar Puting Beliung

Puting beliung melanda kawasan Lamongan dan sekitarnya. Dua rumah roboh dan puluhan rumah lainnya rusak. Kejadian itu melanda Desa Binorong, Kecamatan Sugio, Lamongan.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dua rumah yang roboh adalah milik Sanaji (38) dan Sulani (68). Kuatnya hembusan angin dan disertai hujan, warga panik dan berhamburan keluar rumah.

Menurut Sanaji kejadiannya begitu cepat, hujan turun cukup deras dan tidak lama kemudian disertai angin kencang. Angin puting beliung berlangsung hanya satu menit saja. "Karena angin kencang saya dan keluarga keluar rumah, tidak lama kemudian rumah saya roboh disapu angin," ungkapnya.

Hal senada juga dikatakan Sulani. Rumahnya juga roboh. Sebelum angin merobohkan rumahnya, dia sempat berteduh di rumah tetangganya. "Hujannya lebat bercampur dengan angin. Rumah saya yang terbuat dari kayu dan bambu ambruk," tuturnya.

Saat ini warga secara gotong royong mendirikan bangunan sementara bagi Sulani dan Sunaji. Mereka berharap pemerintah membantu dengan memberi bantuan.

Read More

Banjir Bandang Terjang Tiga Kecamatan

Pandeglang: Banjir bandang di Kabupaten Pandeglang, Rabu (6/1), menerjang tiga kecamatan sehingga yang mengakibatkan ratusan rumah terendam dan perabotan rumah tangga rusak. "Ketiga kecamatan itu antara lain Menes, Labuan dan Patia dan diperkirakan ratusan rumah terendam banjir," kata Medi (45) seorang relawan penanggulangan bencana alam Kabupaten Pandeglang.

Medi sebagaimana dikutip ANTARA mengatakan, banjir bandang di Kecamatan Menes menimpa tiga desa yakni Desa Cilaban Bulan, Kananga, dan Sirnajaya. Selain itu, juga sekitar 50 rumah warga di tiga desa terendam banjir hingga setinggi 1,3 meter. Banjir disebabkan akibat luapan sungai Cilampuyang dan Cisata yang meluap setelah hujan deras selama empat jam di daerah hulunya.

Sebagian warga yang rumahnya dilanda banjir memilih mengungsi di rumah kerabatnya. Untuk mencegah korban jiwa, warga yang tinggal disekitar aliran sungai dihimbau agar segera mengungsi ketempat yang lebih aman bila hujan deras turun. Saat ini kawasan Pandeglang hampir setiap hari diguyur hujan.(AYB)

Read More

Bantuan Gempa Tasikmalaya Dipangkas

Tasikmalaya: Pembagian bantuan pemerintah bagi korban gempa bumi 7,3 skala Richter pada 2 September silam di Tasikmalaya, Jawa Barat, sudah mengucur. Namun warga masih harus menahan mimpi kembali membangun rumah karena dana yang turun tak sesuai harapan. Lebih parah, uang tersebut harus dipangkas.

Warga yang seharusnya menerima uang Rp 15 juta hanya mendapat Rp 1,8 juta. Itu pun belum termasuk potongan biaya administrasi sebesar Rp 100 ribu. Padahal tercatat Rp 73 miliar sudah diberikan pemerintah. "Dengan hanya Rp 1,7 juta, maka rumah tidak mungkin diperbaiki," ungkap korban gempa bernama Nono Kartono kepada SCTV, Rabu (6/1).

Pemerintah menyatakan pembayaran akan dilakukan dalam tiga tahap. Sayangnya, tidak ada pemberitahuan bagi korban gempa. Ketua kelompok masyarakat yang mengelola bantuan langsung memangkas dana. "Soal pemotongan, mereka memberikan secara ikhlas," ujar Maman, Ketua Kelompok Masyarakat Desa Sukasukur, Kecamatan Cisayong.

Data menunjukkan, bantuan sebesar Rp 33 juta berhak diterima tiga korban. Ini dibagi pada tahap pertama. Sementara 15 korban lainnya akan menerima pada tahap berikutnya.(OMI/ANS)

Read More